IGOS DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH

Seperti dijelaskan dalam postingan saya sebelumnya tentang perkembangan igos, kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai penerapan igos dalam pemerintahan di Indonesia.

IGOS adalah usaha kita bersama dalam melepaskan diri dari suatu monopoli besar produk perangkat lunak. Tidak ada salahnya jika pemerintah menjadi pelopor dalam menggunakan opensource. Pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian dan lembaga memiliki fungsi yang strategis dalam penggunaan perangkat lunak, terutama dalam sistem pengolahan data, baik itu tulisan, angka, presentasi, gambar, dan lain-lain.

Untuk saat ini bagaimanakah kondisi perangkat lunak di pemerintahan?

Banyak kementerian dan lembaga yang menggunakan perangkat lunak dalam menunjang kegiatan. Misalnya Polri, menggunakan sistem untuk memantau arus lalulintas (lupa namanya),  sedangkan untuk kementerian lain saya kurang mengerti, tetapi dari informasi rekan yang bekerja di pemerintahan ada aplikasi untuk memonitor persediaan serta dari rekan yang menjadi bendahara pemerintah ternyata ada aplikasi untuk mengelola sistem akuntansinya. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini sudah mendukung opensource?

Ternyata aplikasi-aplikasi seperti ini belum bisa digunakan dalam sistem operasi selain windows, hal ini diketahui dari ekstensi file yang berlabel .exe. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan bisa dijalankan lewat "wine" di linux misalnya, tetapi hal ini menunjukkan belum adanya aplikasi yang berbasis open source. Semoga saja nanti ada aplikasi pemerintahan misalnya aplikasi pajak.rpm, aplikasi bendahara.tar.gz, atau aplikasi persediaan.deb. :-)

Jika nantinya ada aplikasi yang sudah mendukung opensource diharapkan pemerintah benar-benar mau menggunakannya, tidak hanya omong belaka seperti istilah "bangga menggunakan produk dalam negeri" yang digembor-gemborkan pemerintah akan tetapi malah pemerintah sendiri yang mencederainya (DPR beli kursi impor yang harganya puluhan juta, presiden lebih suka boeing dari pada CN buatan PT. DI, atau pemerintah yang tidak mau menggunakan mobil dinas rakitan dalam negeri-SMK dan lebih memilih mobil-mobil mewah buatan luar negeri).

Setelah saya cari lewat GOOGLE dan DUCKDUCKGO ternyata ada satu kementerian yang akan menggunakan sistem yang baru. Dari beberapa jajaran di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan sistem baru bernama PINTAR

PINTAR adalah Project for Indonesian Tax Administration Reform.

PINTAR, singkatan dari Project for Indonesian Tax Administration Reform, merupakan program penyempurnaan proses bisnis perpajakan, yang berbasis teknologi informasi terkini, sekaligus perbaikan sistem dan manajemen SDM, yang merupakan salah satu kegiatan utama dari program Reformasi Perpajakan Jilid Dua.

sumber : http://www.arifhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113:pintar-project-for-indonesian-tax-administration-reform&catid=40:teknologi-informasi&Itemid=60
anda bisa membaca lebih jauh di sumbernya.
dan seperti diduga banyak pihak yang berminat pada proyek ini

Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengatakan bahwa sebanyak 19 kontraktor pengadaan barang dan jasa berminat pada proyek reformasi birokrasi sistem administrasi perpajakan atau PINTAR.

sumber : http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=8410701168 


dan lagi-lagi, senyum kecut saya keluar

Program Reformasi Administrasi Perpajakan atawa Project for Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR) masih terganjal masalah dana. Pasalnya, pinjaman sebesar US$ 145 juta dari Bank Dunia untuk menjalankan proyek tersebut belum turun-turun juga.

sumber : http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9975&q=himpun&hlm=9

Mengapa sumber dananya harus dari hutang dan pinjaman, mengapa harus hutang?

tiap tahun saja anggaran ada yang tidak terserap, ada saja SILPA di LKPP, lalu kenapa harus minjem.

Pertanyaannya, (saya tidak akan membahas soal anggaran, ataupun sistem pengadaannya) apakah sistem PINTAR ini nantinya akan mendukung IGOS?

Sebuah tanda tanya besar, apakah proyek sebesar ini tidak masuk dalam "core plan" IGOS secara keseluruhan?

Kita lihat saja nanti.