THE NEXT GAYUS?

Entah mengapa pengen banget nulis tentang ini, padahal jadi ga nyambung dengan tema utama blog ini yang saya garap dengan fokus ke teknologi dan komputer. Tetapi tidak apalah anggap saja sebagai selingan.


Mari Kita bahas berita-berita berikut ini.

 Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berinisial DA dan suaminya yang merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak berinisial DW ternyata masih berusia di bawah 40 tahun. Kedua pasangan suami istri (Pasutri) ini memiliki rekening di atas Rp 60 miliar.

sumber : http://finance.detik.com/read/2012/02/24/112030/1850631/4/berumur-40-tahun-pasutri-next-gayus-punya-rekening-rp-60-miliar?f990101mainnews

Arnold menegaskan bahwa pengusutan ini bukan berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), melainkan dari masyarakat. "Tapi kami bisa bekerjasama dengan PPATK," kata Arnold. 

sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/291039-rekening-dw--the-next-gayus--diblokir

Ditjen Pajak mengakui kasus 'The Next Gayus' yang melibatkan pegawai pajak berinisial DA merupakan kasus baru yang salah satunya terungkap dari hasil pemeriksaan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) terkait rekening 'gendut' para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

sumber : http://finance.detik.com/read/2012/02/24/134552/1850777/4/the-next-gayus-terungkap-dari-laporan-rekening-gendut-pns

DW menjadi tersangka karena transaksi yang dimilikinya tidak sesuai profilnya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan tersangka DW ini dalam kapasitasnya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bukan sebagai pegawai pajak Pemda DKI. 

sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/291044-dw--the-next-gayus--akhirnya-dicekal

Sangat mengejutkan sekali? Tidak juga. Memang di luar sana masih banyak sekali orang-orang seperti ini dengan level yang bermacam-macam. Ada yang cuma kelas teri sampe yang level hiu.

Mengapa lagi-lagi yang disorot adalah pajak? 

Setelah kasus gayus yang mengobok-obok DJP, sebenarnya sudah ada mekanisme  yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak bernama Whistleblowing

Sistem ini memfasilitasi pegawai pajak atau masyarakat umum untuk melaporkan adanya kecurangan dan penyelewengan dalam hal perpajakan. Dan sepertinya hal ini sudah membuahkan hasil seperti berita-berita di atas. Muncul The next gayus (bersama isterinya) yang diduga melakukan penggelapan pajak. mereka ditemukan bukan dari laporan PPATK tetapi dari pengaduan masyarakat.

Segeralah hapuskan korupsi di negeri ini, bukan hanya dari pajak saja. Jika berdasarkan laporan PPATK maka perlu diusut juga rekening PNS kementerian lain atau Instansi lainnya.

Dari sekian catatan yang melibatkan PNS, ternyata dominasi oleh PNS Pemda dan di pemerintah pusat PNS kementerian keuangan khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

sumber : http://finance.detik.com/read/2012/02/08/133300/1837270/4/pns-pajak-bea-cukai-terbanyak-lakukan-transaksi-mencurigakan?f990101mainnews

dan di artikel detik ini saya menemukan pertanyaan yang sama yang saya tulis di atas. Mengapa yang digemborkan adalah PNS pajak saja? jika dilihat dari judulnya maka sangat terlihat bahwa detik (dan media pada umumnya) sangat menggarisbawahi PNS pajak dan Bea Cukai. padahal di laporan PPATK sendiri disebutkan bahwa yang terbesar adalah PNS Pemda.

Nah karena di berita sudah banyak yang mbahas pajak, saya pengen bahas yang laen saja.

Sebelum berita ini turun, ada juga laporan tentang rekening Anggota DPR, tetapi sepertinya menguap dan sebagian tidak disinggung lagi. Di DPR sudah banyak kasus-kasus korupsi tetapi belum ada aksi yang dilakukan oleh DPR, bahkan Badan kehormatan DPR pun terlihat melempem. Setjen DPR seperti hampir tak tersentuh, kalaupun didapatkan tersangka hanya orang-orang tertentu saja.

Saya tidak tahu mekanisme audit di DPR, tetapi untuk kementerian pada umumnya sudah ada Auditor internal yang mengawasi. Untuk pemda juga sudah ada sistem pengawasan internal. Walaupun begitu tetap saja pengawasan dari luar lebih penting sepeti KPK, BPK, dan masyarakat.

Citra PNS sangat penting berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tatkala media menyebutkan instansi dan nama pegawai yang melakukan kecurangan hal ini sangat berakibat fatal pada citra instansi dan tingkat kepercayaan publik. Di pajak sudah berulang kali disebut nama, DPR pun begitu, tetapi sepengetahuan saya belum banyak nama yang berasal dari Kepolisian dan kejaksaan yang digembor-gemborkan oleh media karena dua instansi ini juga ada dalam laporan rekening gendut PNS.

Setelah posting duluan akhirnya berita tanggapan dari yang bersangkutan muncul, berikut tanggapan tersangka

Kasus ini tidak berhubungan sama sekali dengan istri saya, melainkan murni permasalahan pribadi saya terkait dengan transaksi dalam rekening saya yang dinilai tidak sesuai dengan exposure gaji saya sebagai PNS.


Saya sungguh kaget kesimpangsiuran berita yang beredar saat ini apalagi mengaitkan dengan institusi DJP (Ditjen Pajak) di mana kebetulan istri saya bertugas. Sangat tidak relevan masalah ini dikaitkan dengan kasus Gayus Tambunan.


Mengenai rekening/transaksi yang saya miliki dapat dijelaskan dengan usaha yang saya miliki tetapi tidak dengan nilai fantastis seperti yang beredar. Apalagi terkait rekening isteri saya yang hanya berizi gaji.

sumber : http://finance.detik.com/read/2012/02/25/015853/1851240/4/ini-tanggapan-lengkap-dhana-widyatmika-soal-tudingan-the-next-gayus


Kalau dari beritanya sih, ini orang emang awalnya udah kaya, punya bonyok yang tajir, pas kuliah juga udah bisnis, punya showroom mobil. Kalo seperti itu kayaknya sih punya duit banyak juga wajar. Jadi PNS itu cuma jadi sampingan aja. Yang saya heran udah kaya gitu kok tetep masuk STAN ya, secara biasanya yang masuk kampus itu anak orang yang menengah ke bawah lah, ya walaupun ada yang anaknya orang kaya tapi cuma dikit. Soalnya anak orang kaya biasanya lebih milih Universtas yang lebih punya nama.


Jadi sebelum ada konfirmasi dari pihak bersangkutan, lagi-lagi media dengan gencar menggembor-gemborkan hal yang belum jelas juntrungannya. Semoga kita tidak termasuk golongan yang mudah suudzon, amin... 

Apa yang akan terjadi dengan birokrasi di indonesia?