IGOS MEMERLUKAN DUKUNGAN PRESIDEN?

Tidak lama saya membaca artkel di Website berita Detikcom mengenai Opensource. Secara garis besar membahas mengenai perkembangan aplikasi opensource di sistem TI pemerintah. Disebutkan sudah ada satu Pemda yang beralih menggunakan Opensource dan berhasil melakukan penghematan anggaran yang cukup signifikan.

Lebih ekstrimnya lagi, jika mau benar-benar melakukan penghematan luar biasa besar--seperti yang dilakukan Pemda Pekalongan -- instruksi untuk migrasi go open source seharusnya datang dari presiden. 

sumber : http://inet.detik.com/read/2012/03/13/174157/1866261/398/biar-hemat-dengan-open-source-presiden-perlu-turun-tangan

"Contohnya seperti yang dilakukan oleh Pekalongan (Juara 1 IOSA 2011 kategori Pemerintah Daerah). Mereka bisa melakukan penghematan Rp 32 miliar dengan open source," kata Made Wiryana kepada detikINET usai acara IOSA 2012 di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (13/3/2012). 

sumber : http://inet.detik.com/read/2012/03/13/150358/1866039/398/open-source-hemat-anggaran-pemerintah-puluhan-miliar-rupiah

Sesuai dengan postingan saya yang terdahulu, Untuk ukuran Pemerintah Daerah memang pemanfaatan opensource sangat dimungkinkan karena tidak banyak membutuhkan aplikasi-aplikasi tertentu. Hal ini berbeda dengan kementerian yang ada dimana biasanya dalam kementerian tertentu membutuhkan aplikasi khusus dan biasanya aplikasi ini hanya dapat didukung dengan OS berbayar.

Misalnya aplikasi tertentu yang basis programnya menggunakan foxpro. Sampaisaat ini sepertinya aplikasi seperti ini belum bisa dijalankan oleh opensource. Jika ada aplikasi lain yang kemungkinan dijalankan di "Wine" kemungkinan besar tidak akan bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, Penggunaan opensource di wilayah pemda yang sebagian besar penggunaan software ada di pengolahan data (angka, huruf, dan gambar) serta untuk menjelajah di internet.

Mengapa hal ini belum bisa berjalan?

Kembali kepada alasan klasik, Masalah perangkat keras sudah mencukupi (bahkan keunggulan opensource adalah mendukung perangkat keras yang sederhana) akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum memungkinkan untuk dilakukan migrasi langsung ke Opensource. Dalam hal sederhana saja, untuk pengolahan data kantor ("office") SDM yang ada sudah terbiasa dengan produk berbayar. Misalnya, dalam membuat surat dan laporan penggunaan OpenOffice ataupun Libre Office memiliki 80 % kemiripan dengan software berbayar yang ada. Akan tetapi pengguna lebih suka menggunakan yang berbayar (dalam hal ini kemungkinan hasil crack) karena sudah terbiasa. Walaupun pada awalnya komputer sudah diinstall dengan Openoffice atau LibreOffice biasanya tidak digunakan.

Jadi kesimpulannya, walaupun sudah ada peraturan tentang penggunaan Opensource di lingkungan pemerintah (IGOS) memang harus dengan sedikit "pemaksaan". Adanya dukungan Presiden tentunya akan sangat membantu dalam pengambangan IGOS ke depannya.